Abstrak.id – 25 Februari 2026, Pohuwato memasuki usia ke-23 tahun.
Dalam momentum istimewa ini, saya mengajak pembaca menyusuri lorong waktu, mengenang sosok E.E. Mangindaan, peristiwa jam tangan, serta diksi “Pohuwato Tumbuh Cepat” yang belakangan kembali populer.
Tulisan ini sekadar menorehkan serpihan ingatan yang masih tersisa. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk menonjolkan diri di antara sekian banyak kisah dan kenangan para tokoh pelaku perjuangan lahirnya Pohuwato. Pohuwato “ada” karena ikhtiar kolektif banyak orang, dengan peran dan pengorbanannya masing-masing.
Tradisi menulis setiap menyambut HUT Pohuwato telah saya lakukan sejak masih menjadi pranata Humas di Setda, sebagai bagian dari upaya menjawab pertanyaan para pegiat media massa saat itu.
E.E. Mangindaan
E. E. Mangindaan—akrab disapa Lape—menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 1995–2000. Ia menggantikan C. J. Rantung.
Meski berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal TNI, beliau dikenal berjiwa lembut dan romantis. Dialah yang mempopulerkan jargon “Enjoy Yes” dan “Torang Samua Basudara”, dua tagline yang menjadi perekat masyarakat Sulawesi Utara yang multietnis dan multiagama. Jargon tersebut juga sangat populer di Gorontalo, yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.
Sebagai bagian dari strategi menjaga keutuhan wilayah, Mangindaan menjadi satu-satunya Gubernur Sulut yang memiliki dua wakil sekaligus: DR (HC) H. A. Nusi (mantan Wali Kota Gorontalo) yang membidangi ekonomi, serta Brigjen (Purn.) Drs. B. Wenas yang membidangi birokrasi pemerintahan.
Beberapa pekan setelah Kabupaten Boalemo berdiri pada 12 Oktober 1999 berdasarkan UU Nomor 50 Tahun 1999, Gubernur Mangindaan berkunjung ke daerah tersebut.
Undang-undang pembentukan Boalemo memuat dua pasal kontroversial. Pasal 7 menetapkan ibu kota di Tilamuta, sedangkan Pasal 8 mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya lima tahun kemudian ibu kota dipindahkan ke Marisa. Ketentuan ini memicu perdebatan tajam dan nyaris menimbulkan perpecahan antara dua kecamatan bersaudara yang sama-sama merasa layak menjadi ibu kota.
Tilamuta memiliki legitimasi historis sebagai bekas kedudukan Wedana Onder Afdeling Boalemo, yang wilayahnya meliputi Paguyaman, Tilamuta, dan Paguat (saat itu Marisa masih menjadi bagian dari Distrik Paguat/Bumbulan).
Sementara itu, Marisa memiliki nilai strategis karena berada di tengah wilayah Boalemo, didukung infrastruktur yang relatif lebih maju saat itu, serta potensi sumber daya alam yang kuat di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pertambangan.
Marisa mendapat dukungan dari Popayato, sedangkan Tilamuta didukung Paguyaman. Saat itu Kabupaten Boalemo baru terdiri atas lima kecamatan. Kecamatan Paguat memilih menjadi “poros tengah” atau alternatif ibu kota, mengingat kedudukannya sebagai pusat pemerintahan pembantu Bupati Wilayah Kerja IV.
Menyadari polemik ini berpotensi memecah belah masyarakat, Gubernur Mangindaan memutuskan segera mengunjungi Tilamuta dan Marisa untuk memberikan penjelasan sekaligus menenangkan suasana.
Di Tilamuta, euforia kemenangan terasa begitu kuat. Hampir seluruh sudut kota membicarakan keberhasilan perjuangan panjang yang telah puluhan tahun dicita-citakan. Sebaliknya, di wilayah barat—terutama Marisa hingga Popayato—suasana terasa lebih dingin dalam menyambut lahirnya Kabupaten Boalemo.
Karena itu, setelah dari Tilamuta, Gubernur juga berkunjung ke Marisa. Ia disambut di Gedung SMP Negeri 1 Marisa oleh para tokoh masyarakat, di antaranya tokoh sentral perjuangan rakyat Marisa dalam pembentukan Kabupaten Boalemo, almarhum Haji Uns Mbuinga (Om Uno). Turut mendampingi sejumlah birokrat Sulut, termasuk Drs. Idris Rahim yang saat itu diperkenalkan sebagai calon tunggal Sekda Boalemo.
Dialog berlangsung panjang. Gubernur menyadari setiap jawaban berpotensi menjadi janji yang kelak akan ditagih masyarakat. Dengan kepiawaian dan seni berdialog, beliau lebih banyak menekankan bahwa perjuangan belumlah berakhir.
Jam Tangan
Dalam sesi dialog, Gubernur memberi kesempatan kepada perwakilan pemuda untuk bertanya. Saya termasuk yang sejak awal mengangkat tangan—maklum, jiwa muda.
Saya meminta agar Gubernur menyikapi secara bijak pasal kontroversial tentang ibu kota agar tidak memicu perpecahan. Saya juga menyampaikan potensi unggulan wilayah Boalemo, khususnya Kecamatan Marisa, yang saat itu masuk dalam program prioritas Pemerintah Provinsi Dati I Sulut: Kawasan Produksi Marisa–Bintauna. Kawasan ini dikembangkan sebagai penyangga produksi sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. (Saya dan Pak Refli Basyir—kini Kepala Dinas Perikanan—termasuk peserta pelatihan untuk mendukung program tersebut).
Usai saya menyampaikan pertanyaan, Gubernur Mangindaan secara spontan melepaskan jam tangan yang dikenakannya dan memberikannya kepada saya sebagai hadiah. Mungkin ini salah satu strategi militer untuk “melumpuhkan” hati seorang pemuda.
Syukurlah, jam tangan itu masih tersimpan hingga kini sebagai koleksi pribadi sekaligus penanda peristiwa penting sekitar 27 tahun silam. Salah satu yang sering mengenang kisah jam tangan ini adalah Kakanda Iwan Adam, yang kini menjabat Wakil Bupati.
Kawasan Tumbuh Cepat (Katupat)
Dalam salah satu jawaban panjangnya, Gubernur Mangindaan menyampaikan optimisme bahwa Marisa adalah salah satu kawasan tumbuh cepat di Sulawesi Utara karena dukungan sumber daya alam yang memadai. Dari sinilah istilah “Marisa sebagai Kawasan Tumbuh Cepat (Katupat)” diperkenalkan oleh Letnan Jenderal Ernest Evert Mangindaan, S.I.P.
Gagasan inilah yang kemudian, pada tahun 2025, saya ajukan kembali sebagai usulan nama Proyek Strategis Nasional (PSN) Pohuwato–Gorontalo dengan akronim KATUPAT. Dalam forum pembahasan konsep PSN yang dihadiri Kepala Bappeda Irfan Saleh, Kadis PUPR Risdiyanto Mokodompit, serta tim konsultan, saya memaparkan sejarah, kronologi, dan tokoh di balik istilah tersebut. Alhamdulillah, forum menyepakati nama KATUPAT meskipun sebelumnya konsultan telah menyiapkan nama lain.
Tagline “Pohuwato Tumbuh Cepat” kemudian dipopulerkan dalam berbagai kesempatan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran pemerintah, dengan simbol jari tangan membentuk huruf C—yang dimaknai sebagai Cepat Tumbuh.
Rangkaian perjuangan panjang ini akhirnya berbuah dengan lahirnya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pohuwato sebagai pemekaran dari Kabupaten Boalemo. Pohuwato resmi berdiri melalui UU Nomor 6 Tahun 2003 yang diundangkan pada 25 Februari 2003.
Kelahiran Pohuwato tentu tidak lepas dari perjuangan banyak pihak, salah satunya di bawah komando tokoh sentral almarhum Haji Uns Mbuinga bersama para tokoh muda dan sepuh lainnya. Di antara para pejuang itu, ada yang masih diberi umur panjang untuk menyaksikan kemajuan Pohuwato, dan banyak pula yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga seluruh perjuangan mereka menjadi pahala jariah.
Dirgahayu ke-23 Kabupaten Pohuwato—daerah multietnis yang hidup rukun dan damai, masyarakatnya erat menggenggam Bhinneka Tunggal Ika sebagai miniatur Indonesia di belahan lengan utara Pulau Sulawesi.
7 Ramadan 1447H
Penulis: Arman Mohamad, S.Pd., M.Si
