Abstrak.id – Wakapolres Gorontalo menyebut massa aksi yang melakukan demonstrasi guna menuntut pemberhentian kartu vaksin sebagai syarat pelayanan publik merupakan provokator. Sehingganya, aksi yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Gorontalo pada Jumat (23/7/2021) itu pun dibubarkan petugas.
Padahal, terdapat juga beberapa tuntutan lain dalam demontrasi itu. Misalnya, mendorong kepala dinas kesehatan agar memaksimalkan sosialisasi vaksinasi serta meminta keterbukaan kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Gorontalo.
Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Gorontalo, William Janrianto menilai pernyataan Wakapolres kota Gorontalo sangat tendesius serta arogan.
William Janrianto menyampaikan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pelayanan publik secara baik sesuai Amanat UU Tahun 1945.
“Tuntutan yang disampaikan oleh teman PMII sudah sangat tepat. Tidak semua masyarakat dapat di vaksin secara cepat seperti penyintas covid, penyakit bawaan, dan yang memiliki kelainan,” ujar Willian Janrianto.
Menurutnya, mahasiswa sangat mendukung program vaksinasi nasional dan telah bekerja sama dengan polri.
“Kami bekerja keras menyakinkan mahasiswa dan masyarakat agar segera divaksin. Mahasiswa ini merupakan mitra kritis pemerintah, bukan provokator,” tegasnya.
Mewakili BPC GMKI Cabang Gorontalo, Willian mengingatkan kembali agar seluruh jajaran pimpinan kepolisian di lingkungan Polres kota Gorontalo dapat menjalankan visi Kapolri dengan baik yakni Polisi Presisi.
“Bukan bertindak arogan, tendesius, dan refresif, tapi polisi presesi,” tutup William.
(RA-02)
