abstrak.id – Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya dilaporkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) La Nyalla Mahmud Mattalitti ke Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin layak menjadi provinsi baru.
Hal tersebut dilaporkannya saat rapat konsultasi bersama Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (03/12/2020) siang.
Tak hanya Bolmong Raya, ia juga melaporkan tiga daerah lain yang layak jadi provinsi baru. Diantaranya Provinsi Kapuas Raya, Provinsi Tapanuli Raya, dan Provinsi Madura.
Senator asal Dapil Jawa Timur itu menjabarkan faktor-faktor kelayakan yang memicu pemekaran di banyak daerah.
LaNyalla menyebut diantaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan sosial serta budaya.
“Kami memahami membentuk Organisasi Perangkat daerah (OPD) berarti menambah biaya kepala daerah dan wakilnya, DPRD, OPD, serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung,” tuturnya.
Sebagian besar daerah otonom baru (DOB), kata dia, PAD-nya habis. Bahkan, tidak cukup untuk membiayai organisasi baru.
“Apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan, dan lain-lain untuk produksi ekonomi. Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB,” jelasnya.
Karenanya, jelas mantan Ketum PSSI itu, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.
Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.
“Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek geografis dari Sabang hingga Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini,” imbuhnya.
Ungkap LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama tentang penataan dan desain daerah perlu dilakukan.
“Sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan diterbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” ungkapnya.
Selain Ma’ruf Amin, rapat itu dihadiri Mendagri Tito Karnavian. Pertemuan juga diikuti Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin.
“Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Wakil Presiden dalam rapat konsultasi hari ini,” tandas La Nyalla.
(RA-02)