Abstrak.id – Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, didampingi jajaran eselon I kementerian tersebut.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dirjen Perumahan Pedesaan Dr. Drs. Imran, Dirjen Kawasan Permukiman Ir. Fitrah Nur, Dirjen Tata Kelola Brigjen Azis, Dirjen Perumahan Perkotaan Dr. Sri Hartati S.Psi, Direktur Kawasan Permukiman Ir. Edward, serta Direktur Pembangunan Perumahan Pedesaan Drs. Laode Burcham.
Selain Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD, Kadis Perkim, Kadis PUPR, Kepada Bappeda Pohuwato, dan sejumlah Kepala Desa di Pohuwato.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Wakil Menteri Fahri Hamzah ke Kabupaten Pohuwato dua bulan sebelumnya.
Dalam suasana pertemuan yang berlangsung akrab, Bupati Saipul menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat, khususnya melalui kunjungan langsung Wamen ke wilayahnya.
“Usulan ini adalah bagian dari komitmen kami menindaklanjuti kunjungan Bapak Wamen beberapa waktu lalu. Kami berharap ada intervensi nyata dari pemerintah pusat untuk membantu ribuan warga kami yang masih tinggal di rumah yang tidak layak,” ujar Bupati Saipul.
Dalam kesempatan itu, Bupati Saipul menyampaikan data bahwa terdapat sebanyak 9.447 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Pohuwato yang membutuhkan penanganan segera.
Menanggapi hal tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah memberikan apresiasi atas langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Saya mengapresiasi tindak lanjut dari Pak Bupati dan seluruh tim. Jumlah yang diusulkan cukup besar, dan tentu akan kita verifikasi terlebih dahulu melalui tim teknis Kementerian PKP. Penanganan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran,” ungkap Fahri.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pohuwato, Irfan Saleh memaparkan capaian daerah dalam pembangunan rumaho sehat komunal berbasis kecamatan.
“Skema teknis penanganan RTLH yang diusulkan agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” tutupnya. (Ramlan/Abstrak).
