Abstrak.id – Sejumlah pihak menilai pernyataan Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, yang menyalahkan sepenuhnya Pemerintah Provinsi Gorontalo atas persoalan banjir dan kerusakan lingkungan di Pohuwato, terkesan sebagai upaya melepaskan tanggung jawab institusional DPRD Pohuwato.
Ali, warga Pohuwato, menyebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan sejatinya merupakan tanggung jawab bersama lintas pemangku kepentingan pemerintahan.
“Kalau berbicara kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pohuwato, maka tidak elok jika semua kesalahan diarahkan ke provinsi dan gubernur. DPRD Pohuwato juga punya fungsi pengawasan yang kuat, termasuk terhadap aktivitas perusahaan di wilayahnya,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Ia juga mempertanyakan peran DPRD Pohuwato yang dinilai belum signifikan terhadap keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang selama ini beroperasi di daerah tersebut.
“Kalau seorang Wakil Ketua DPRD Pohuwato baru bersuara lantang setelah kerusakan terjadi, itu bukan sikap negarawan, tapi indikasi pembiaran bertahun-tahun dan cuci tangan yang sedang dicari kambing hitamnya. Ke mana Pak Hamdi dan anggota DPRD Pohuwato lainnya ketika PETI semakin tidak terkendali? Menyalahkan pemerintah provinsi adalah bentuk gagal paham dari akar masalah dan tidak tahu harus mulai dari mana,” tegasnya.
Sementara itu, dalam pemberitaan lain, Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil peninjauan langsung di lapangan, aktivitas PETI menjadi faktor utama penyebab banjir di wilayah tersebut.
“Di sini saya mendapatkan penyebab banjir di Kecamatan Buntulia disebabkan oleh PETI,” ujar Irjen Pol Widodo saat meninjau lokasi, Selasa (13/1/2026).
Dengan demikian, pernyataan Hamdi Alamri dinilai justru tercabut dari problem dasar yang sebenarnya. Padahal, dengan kewenangan yang dimiliki sebagai Wakil Ketua DPRD Pohuwato, terdapat banyak peran strategis yang bisa dilakukan, ketimbang sekadar menyalahkan dan menjatuhkan pihak lain demi cuci tangan dari tanggung jawab.
