Abstrak.id – Sebuah unggahan yang berisi keluhan terhadap dugaan ketimpangan pembagian insentif di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi sorotan publik setelah dibagikan melalui grup Facebook “Lintas Peristiwa Bolmut”.
Unggahan tersebut ditulis oleh seorang warga dengan akun facebook atas nama Nikmawati Nur Kuka yang mengaku sebagai anak dari salah satu petugas kebersihan di DLH Bolmut.
Dalam statusnya, ia menyampaikan keresahan mengenai perbedaan jumlah insentif yang diterima oleh para petugas kebersihan. Disebutkan bahwa pada tahun 2024, ayahnya hanya menerima insentif sebesar Rp600.000, sementara sekitar 40 petugas kebersihan lainnya menerima hingga Rp3 juta.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan dan keadilan dalam mekanisme pembagian insentif tersebut.
“Dari total hampir 100 lebih petugas kebersihan, hanya sekitar 40 orang yang menerima Rp3 juta, sisanya hanya menerima Rp600 ribu, Rp500 ribu, bahkan Rp400 ribu,” tulis akun tersebut dalam unggahannya. Rabu, 23/4/25
Tak hanya itu, unggahan tersebut juga menyinggung adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli).
Disebutkan bahwa terdapat potongan sebesar Rp50.000 dari insentif yang diterima, serta pemotongan Rp15.000 setiap kali gaji diterima oleh para petugas kebersihan.
Keluhan ini sontak mengundang berbagai reaksi dari netizen. Beberapa di antaranya menyuarakan keprihatinan dan mendesak pihak berwenang untuk melakukan klarifikasi serta investigasi terhadap dugaan ketimpangan dan pungli di tubuh DLH Bolmut.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bolaang Mongondow Utara Dr. Hidayat Panigoro, M.Si menyampaikan bahwa pemotongan tersebut disesuikan dengan kinerja maupun absen dari Petugas tersebut.
“Masa orang yang jaga hadir deng yang tida jaga hadir mo kase sama depe insentif, makanya ada pemotongan. Karena gaji dan insentif itu beda.” ujarnya.
Di sisi lain Nurdin Kuka yang merupakan korban pemotongan insentif membantah pernyataan tersebut. ia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan koordinator lapangan yang selalu hadir Saat pelaksanaan tugas di lapangan.
“Kita ini korlap, nyanda sama deng korlap-korlap yang lain, yang cuma dudu di atas motor kong main tunjung-tujung. Masa kita nyanda mo hadir sementara kita korlap,” keluhnya.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM Gerak Sahrul Pahata menyebutkan telah menerima laporan terkait permasalahan ini. Ia mengungkapkan bahwa masaalah ini sebaiknya ditempuh melalui jalur hukum.
“Kami akan mengawal kasus ini dengan serius. Intinya saat ini kami dalam pendalaman persoalan ini. Sebab, kami akan memandang objektif sehingga dapat terungkap mana yang benar dan mana yang salah,” pungkas Sahrul Pahata.
AEH
