Abstrak.id – Ratusan petani yang tergabung dalam Forum Petani Plasma Buol (FPPB) menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Buol, Rabu (30/10/2024).
Mereka mendesak DPRD untuk mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan kemitraan pembangunan kebun antara petani dan PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP), yang dinilai merugikan petani.
Kedatangan mereka bertujuan untuk menuntut agar hak-hak para pemilik lahan dapat dipenuhi, mengingat selama ini PT HIP tidak memberikan transparansi dalam pengelolaan kebun sawit.
Fatricia Ain, Koordinator FPPB, menegaskan bahwa mereka telah menunggu terlalu lama agar pemerintah daerah menyelesaikan masalah ini.
“Selama bertahun-tahun, hak-hak kami dilanggar. Meskipun DPRD sebelumnya telah membentuk tim PANSUS, hasilnya tidak ada,” ujarnya.
Permasalahan kemitraan ini telah berlangsung selama 16 tahun, di mana petani tidak mendapatkan bagi hasil yang adil dan bahkan dibebani utang ratusan miliar rupiah.
PT HIP juga telah terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI pada Juli 2024.
Fatricia menambahkan bahwa perjuangan mereka untuk mendapatkan hak sering kali dihadapkan pada ketidakadilan, di mana aparat kepolisian lebih berpihak kepada perusahaan.
Delapan laporan kekerasan dan dugaan korupsi yang diajukan petani hingga kini tidak ditindaklanjuti, sementara laporan dari PT HIP cepat diproses.
“Meskipun kami melapor, kami merasa diabaikan, dan satu petani bahkan sempat akan dijemput paksa dengan tuduhan yang tidak terbukti,” tegasnya.
Selain itu, Penjabat Bupati dinilai tidak konsisten dalam menyelesaikan masalah dan cenderung mendukung PT HIP.
Fatricia berharap anggota Dewan yang baru dapat menggunakan kewenangannya dengan serius untuk memastikan seluruh hak para petani tidak dilanggar dan dapat dipenuhi. (Rilis).