Abstrak.id – Kondisi alam di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) yang bisa mengakibatkan adanya bencana kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten setempat.
Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi penanggulangannya.
Langkah ini seperti yang dipresentasikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmut Asripan Nani saat menghadiri undangan dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
Agenda itu dalam rangka rapat fasilitasi pengelolaan infrastuktur fisik kawasan perbatasan negara.
Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jalan Hayam Wuruk, Kecamatan Gambir, Jakarta, Senin (15/2/2021).
Di hadapan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kementrian PUPR RI, Asripan mempersentasikan percepatan penanganan abrasi pantai di perbatasan Kecamatan Pinogaluman.
Dia menerangkan kondisi perbatasan di wilayah itu saat ini sudah mengkhawatirkan akibat terjadinya abrasi pantai di Desa Buko, Buko Utara, dan Tombulang Pantai.
Dirinya menyampikan kondisi abrasi itu sangat mendesak untuk segera ditangani dan perlu adanya pembuatan tanggul penahan ombak. Sebab, ini sangat menghawatirkan penduduk setempat yang terdampak.
Selain persoalan abrasi, Asripan juga memaparkan kondisi daerah aliran sungai (DAS) sungai andagile di perbatasan Gorontalo Utara dan Bolmut.
Kemudian, kondisi kesehatan pendidikan dan pasar rakyat di Kecamatan Pinogaluman juga tak luput dari pemaparannya.
“Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Bolmut mendapat perhatian dari Kementerian terkait,” ucap Sekda usai pemaparan itu.
Sekda juga memparkan kondisi bencana dan upaya penangguangannya di beberpa wilayah lain.
Seperti pembagunan tanggul penahan abrasi sungai di Kecamatan Sangkub, Bintauna, Bolangitang timur, dan Bolangitang barat.
Berikutnya pembangunan jembatan goyo sebagai satu-satunya akses jalan masyarakat setempat yang juga menjadi sentra pertanian di Kecamatan Bolangitang Barat.
Sementara itu, Deputi BNPP dan Kementerian terkait dalam waktu dekat akan mengunjungi Bolmut sebagai respon terhadap kondisi darurat bencana itu.
Hadir dalam kegiatan, Direktur Singkronisasi Usulan Pemerintah Daerah I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri, dan Direktur Penyerasian pembangunan Daerah Khusus.
Hadir pula, Ditjen PPDT, Kementrian Desa PPDT, Kepala Dinas PUPR Bolmut ,Kepala Badan Penanggulangan Bencana Bolmut, Kabag Tapem dan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmut.
(Zandy/Abstrak)