Tiga RDTR Pohuwato Dibahas di ATR/BPN, Pemkab Bidik Kepastian Investasi
Abstrak.id – Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus mendorong percepatan penataan ruang sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan dan menciptakan kepastian investasi di daerah.
Hal itu dilakukan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, melalui konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Bina I tersebut, Bupati Saipul membahas tiga Bantuan Teknis (Bantek) penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), masing-masing RDTR Perkotaan Marisa, RDTR Perkotaan Randangan, dan RDTR Perkotaan Popayato.
Selain itu, turut dibahas Injeksi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada RDTR Paguat. Langkah tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung rencana investasi industri kelapa dalam di Desa Bumbulan.
Konsultasi dan koordinasi tersebut diterima oleh Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I.A, Ramadhan Firdaus, ST., MT.
Bupati Saipul A. Mbuinga mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya mempercepat penataan ruang yang terarah dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Menurutnya, RDTR memiliki peran penting sebagai instrumen untuk memberikan kepastian tata ruang, terutama dalam mendorong masuknya investasi sekaligus pengembangan kawasan.
“RDTR ini sangat penting bagi Kabupaten Pohuwato karena menjadi dasar dalam mengarahkan pembangunan dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun investor. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan,” ujar Bupati.
Terkait Injeksi KBLI pada RDTR Paguat, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah berharap kebijakan tersebut dapat memperkuat dukungan terhadap rencana investasi industri kelapa dalam di Bumbulan.
Dengan adanya kepastian tata ruang, investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami ingin setiap investasi yang masuk ke Pohuwato memiliki kepastian dari sisi tata ruang dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah serta masyarakat. Potensi kelapa yang kita miliki harus dapat dikembangkan menjadi industri yang memberikan nilai tambah,” jelasnya.
Bupati menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Kementerian ATR/BPN akan terus diperkuat.
Hal ini penting untuk memastikan kebijakan penataan ruang dapat berjalan searah dengan visi pembangunan daerah sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Harapan kami, melalui dukungan dan pendampingan Kementerian ATR/BPN, seluruh proses RDTR ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan di tiga kawasan perkotaan tersebut,” pungkasnya.
