Abstrak.id – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antisipasi Musim Kemarau Tahun 2026 yang digelar Kementerian Pertanian RI, Senin (20/04/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan di tengah potensi kekeringan.
Rakornas yang berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian tersebut dipimpin langsung Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Usai kegiatan, Bupati Saipul Mbuinga yang didampingi Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian Pohuwato, Mery Adam, menjelaskan bahwa forum tersebut berfokus pada langkah-langkah strategis menghadapi musim kemarau, khususnya dalam menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian.
“Pemerintah daerah diminta mengusulkan berbagai kebutuhan prioritas, seperti pembangunan jaringan irigasi, bangunan konservasi, irigasi perpompaan hingga perpipaan. Ini penting agar petani tidak mengalami kekurangan air saat musim kemarau,” ungkapnya.
Selain membahas infrastruktur pertanian, Rakornas juga menghadirkan inovasi dalam pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kementerian Pertanian, kata Saipul, memfasilitasi pembentukan grup WhatsApp khusus yang menghubungkan langsung Menteri Pertanian dengan para kepala daerah.
Melalui grup tersebut, setiap daerah dapat menyampaikan aspirasi, usulan, hingga berbagai persoalan secara cepat dan langsung kepada pemerintah pusat.
“Ini menjadi ruang diskusi yang sangat efektif. Aspirasi daerah bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti oleh kementerian,” jelasnya.
Bupati Saipul menilai langkah tersebut sebagai terobosan positif yang akan dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato, terutama dalam menghadapi tantangan musim kemarau tahun ini.
“Kami akan memanfaatkan fasilitas ini untuk mendorong penguatan sektor pertanian di Pohuwato, khususnya dalam mengantisipasi dampak musim kemarau,” tambahnya.
Dalam Rakornas tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turut memaparkan prakiraan musim kemarau 2026.
Informasi ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah antisipatif terhadap potensi kekeringan di lahan pertanian.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian.
Termasuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional.