Abstrak.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau menerima kunjungan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pohuwato, Fugoh Praharjo, di ruang kerjanya, Rabu (7/6/2023).
Dalam pertemuan tersebut, Sekda dan Kepala BPS Pohuwato terlihat sedang membahas persoalan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
Adapun evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Kepala BPS Pohuwato, Fugoh Praharjo menyampaikan bahwa maksud dan tujuan mereka melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato dalam rangka evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 3 Tahun 2023 salah satu indikator reformasi birokrasi di Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoral.
“Ia, hasil uji coba tahun kemarin telah dinilai termasuk Pemkab Pohuwato. Dan kita sudah menyampaikan ke pak Sekda terkait langkah-langkah apa saja yang kita lakukan ke depan biar nilainya bisa meningkat,” ujar Fugoh Praharjo.
“Karena sekarang sudah ada WTP, Lakip dan sebagainya semuanya sudah bagus, namun di penyelenggaraan statistik sektoralnya agak rusak,” katanya.
Selain itu, kata Fugoh, mereka juga membahas laporan hasil Forum Konsultasi Publik (FKP). Diregistrasi sosial ekonomi ada fenomena oknum masyarakat cenderung memiskinkan diri sendiri, sehingga tingkat kemiskinan di Pohuwato masih meningkat, karena penurunannya sangat kecil.
Disisi lain, dilaporkan pula di bulan Juni-Juli dilaksanakan sensus pertanian di seluruh Kabupaten Pohuwato. “Kita menerjunkan 156 petugas, tapi ini karena baru di minggu pertama kita belum sampaikan progresnya ke pemerintah daerah,” terangnya.
Ditambahkan Fugoh, sensus pertanian adalah kegiatan nasional yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Data yang dikumpulkan lengkap, pertaniannya dalam arti luas dari tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan juga jasa pertanian.
“Seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dilakukan sensus ini, semua rumah di data termasuk rumah-rumah yang ada di Kabupaten Pohuwato,” katanya.
Sementara itu, selaku Pemerintah Daerah, Sekda Iskandar Datau sangat menyambut baik dan mendukung program BPS tersebut. Mulai dari evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang menjadi penilaian ke depannya.
Diharapkan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral ini bisa mencapai nilai yang sangat bagus untuk kolaborasi antara BPS dan Pemkab Pohuwato dalam hal ini OPD yang dimaksud bisa tercapai.
Kemudian terkait dengan adanya oknum masyarakat yang memiskinankan diri sendiri ini juga kata Iskandar, perlu menjadi perhatian bersama termasuk perhatian dari Camat dan Kepala Desa.
Kata dia, bagaimana pun pendataan yang dilakukan tidak akan berhasil untuk menurunkan angka kemiskinan bila masih saja ada oknum yang selalu memperhatikan keluarganya dari kemiskinan.
“Padahal yang bersangkutan sudah keluar dari data miskin karena sudah tidak layak lagi. Terkadang ada saja oknum masyarakat atau keluarga dari (Kades) yang dimasukkan, sehingga ini harus diverifikasi baik, karena data dari BPS menjadi rujukan Pemerintah Pusat,” ucap Sekda.
“Untuk sensus pertanian sangat didukung dengan mengetahui sejauh mana pertanian dalam arti luas yang ada di daerah ini. Olehnya dukungan penuh dari kita semua untuk memberikan data yang valid kepada petugas,” imbuhnya.
“Diharapkan pula masyarakat bisa memberikan keterangan sesuai yang ditanyakan, karena semua rumah akan di data oleh petugas sensus pertanian yang 10 tahun sekali dilaksanakan,” pungkasnya. (Ramlan/Abstrak).
