Abstrak.id – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Pohuwato-Boalemo, Mustafa Yasin membantah adanya pengakuan mengenai tunggakan hutang tiket pesawat yang belum dibayar oleh jamaah umrah yang menggunakan jasa perusahaan travel miliknya.
Ia merasa dirugikan atas klaim tersebut, yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan.
“Informasi yang beredar saat ini tidak sesuai dengan fakta yang ada,” tegasnya, saat dikonfirmasi Abstrak.id, Selasa (8/4/2025) malam.
Ia menjelaskan bahwa permasalahan bermula ketika beberapa jamaah terlambat menuju pesawat di Jeddah, Arab Saudi, yang mengakibatkan mereka ketinggalan penerbangan pulang ke Jakarta.
Akibat dari kelalaian tersebut, biaya akomodasi tiket pesawat hangus, dan ia pun menanggung kerugian hingga mencapai sekitar Rp 350 juta.
“Walaupun mengalami kerugian besar, saya tetap berusaha untuk memulangkan jamaah dengan dana pribadi saya,” ungkapnya.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap jamaah, khususnya bagi mereka yang sebagian besar berusia lanjut.
Selain itu, ia juga menanggung biaya tambahan lainnya, seperti akomodasi dan konsumsi para jamaah yang harus menginap selama dua hari di Jeddah.
Namun, permasalahan baru muncul ketika beberapa jamaah menagih pembayaran tiket pesawat dari Jakarta ke Gorontalo yang berjumlah Rp 2,5 juta per orang.
Padahal, menurutnya, biaya tiket tersebut dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban yang ditanggungnya.
“Seharusnya tiket Jakarta-Gorontalo adalah tanggung jawab pihak travel. Namun, karena kami sudah membeli tiket baru untuk penerbangan Jeddah-Jakarta, kami meminta jamaah untuk membeli tiket Jakarta-Gorontalo sendiri agar tidak menambah kerugian biaya hotel,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa biaya tiket tersebut dianggap sebagai pinjaman yang nantinya akan diganti, apabila keuangannya sudah memungkinkan.
“Kami berharap agar jamaah tidak terbebani. Namun, ada beberapa yang tidak mengerti dan justru membuat masalah,” ujarnya.
Meski begitu, ia menyatakan telah berusaha untuk membantu jamaah yang mengajukan permintaan dana tiket dengan cara baik-baik.
Bahkan, beberapa di antaranya sudah dilunasi. Namun, jamaah yang bersikap provokatif dan mengeluhkan masalah ini kepada pihak lain, termasuk anggota DPRD, belum menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Ia juga menyesalkan sikap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD yang tidak mengundangnya saat beberapa jamaah yang bersangkutan datang.
“Itu yang saya sesalkan. Saya ada di kantor saat itu, kenapa saya tidak diundang?” pungkasnya.