Setelah Lama Diusut, Kadis DLH Akhirnya Ditahan Kejari Pohuwato
Abstrak.id- Penanganan kasus dugaan korupsi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM), suku cadang, pengangkatan sopir, dan operasional di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pohuwato memasuki babak baru.
Kepala DLH berinisial SM alias Mitro akhirnya resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, Kamis (12/11/2026).
Pantauan awak media, SM tiba di Kantor Kejari Pohuwato sekitar pukul 09.12 Wita untuk menjalani pemeriksaan.
Setelah kurang lebih delapan jam, ia terlihat keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 17.10 Wita dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan dikawal sejumlah penyidik Kejaksaan.
Saat digiring menuju mobil tahanan, SM yang merupakan mantan Kepala Dinas Satpol PP Pohuwato tersebut memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan kepada awak media.
Ia kemudian langsung dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato.
Penahanan terhadap pejabat yang diketahui bergelar doktor itu dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkungan DLH Kabupaten Pohuwato.
Sebelumnya, SM telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran BBM, suku cadang, pengangkatan sopir, dan operasional.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, SM akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 12 November 2026, di Lapas Kelas IIB Pohuwato.
Sebelum penahanan tersebut, Kejari Pohuwato diketahui telah memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan DLH Kabupaten Pohuwato.
Pemeriksaan itu diduga berkaitan dengan pengusutan perkara yang kini menjerat kepala dinas tersebut.
Dari sejumlah pejabat yang diperiksa, empat di antaranya diketahui berasal dari unsur Kasubbag Keuangan, Bendahara Tahun Anggaran 2025, Ketua Pemeriksa Barang, serta salah satu kepala bidang di lingkungan DLH.
Penahanan SM menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan korupsi anggaran di tubuh DLH Pohuwato.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kejari Pohuwato belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai total kerugian negara maupun secara terperinci konstruksi perkara yang menjerat tersangka.