Oleh: Sriviana Rahman
Indonesia merupakan wilayah yang rawan sekali terjadi gempa bumi. Di setiap tahun aktivitas gempa bumi di Indonesia semakin meningkat.
BMKG mencatat sepanjang 2008-2018 rata-rata Indonesia mengalami gempa sebanyak 5000 hingga 6000 kali.
Kepala bidang BMKG Daryono menyatakan bahwa total gempa yang terjadi di Indonesia sebanyak 4234 gempa. Kemudian terus meningkat menjadi 6929 kali pada tahun 2017.
Berikutnya juga terus meningkat pada tahun 2018. Bahkan, meningkat sampai dua kali lipat yaitu sebanyak 11.920 kali gempa.
Pada 2019 mengalami sedikit penurunan yaitu 11.473 gempa bumi. Sementara pada tahun 2020 kemarin sebanyak 8264 kali gempa.
Belum lama pergantian tahun dari 2020 ke 2021 Indonesia pada awal tahun ini disambut dengan banyaknya gempa bumi. Baru sebulan saja sudah mencetak ratusan kali gempa bumi.
Selaras dengan pernyataan Kabid BMKG Daryono, dikutip dari kompas.com ada sebanyak 646 kali gempa bumi terjadi di awal tahun 2021.
Dari sini dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan wilayah rawan gempa dan mengalami peningkatan disetiap tahunnya.
Indonesia merupakan wilayah rawan gempa karena dilintasi cicin api dan berada dalam garis patahan di cekungan Samudera Pasifik. Daerah yang membentuk seperti sepatu membentang sepanjang 40.000 Km dan merupakan tempat sebagian besar gempa bumi dunia terjadi.
Di Sulawesi, termasuk dalam wilayah rawan gempa bumi. Seperti gempa bumi pada tahun 2018 yang mengguncang dan memicu tsunami di Palu, Sulawesi tengah sampai dengan adanya gempa susulan berkali-kali.
Di Sulawesi Barat sudah tujuh kali terjadi gempa yang merusak. Baru-baru ini Majene diguncang gempa bumi sebesar 6,2 magnitudo yang menyebabkan kerusakan cukup parah dan disusul 31 gempa susulan.
Bukan hanya di Sulawesi Barat, diseluruh Pulau Sulawesi bisa dikatakan wilayah yang sangat rawan gempa bumi, selaras dengan pernyataan Daryono yang menyatakan bahwa kawasan pulau Sulawesi itu adalah kawasan yang sangat rawan gempa bumi dan tsunami.
Apakah Teknologi Tahan Gempa akan diwujudkan?
Sulawesi dikelilingi oleh 40 patahan aktif. Patahan ini selalu bergerak karena Pulau Sulawesi berada dalam kawasan perlintasan cicin api Asia, sehingga sangat rentan terjadi gempa bumi.
Pada 2018 kemarin terjadi gempa bumi dan disertai tsunami di Palu membuat ribuan orang meninggal, luka berat, orang hilang, dan banyak juga rumah rusak parah yang membuat masyarakat mengungsi.
Bahkan, sampai proses evakuasi selesai, luka dan trauma akibat gempa tersebut masih menganga, dan ini merupakan bencana terdahsyat sering disamakan dengan bencana yang terjadi di Aceh.
Berikutnya pada tahun 2021 ini ada gempa bumi Majene yang menelan korban jiwa sebanyak 73 orang. Banyak yang luka berat dan ringan dan banyaknya juga rumah yang rusak parah.
Karena pulau Sulawesi berada pada cicin api pasifik maka gempa bumi tidak bisa dihindari, sehingga gempa bumi selalu bertambah di setiap tahun.
Pastinya juga akan banyak korban berjatuhan, kehilangan keluarga, rumah bahkan nyawa.
Kurangnya kualitas bangunan Indonesia juga menjadi salah satu penyebab jika dilihat dari banyaknya bangunan rusak saat gempa majene yang hanya berskala 5,9 magnitudo.
Bangunan yang rusak itu sebanyak 36.534. Hal ini berbeda dengan Jepang, di mana saat terjadi gempa berskala besar 7,1 magnitudo tapi hanya menimbulkan kerusakan bangunan ringan.
Dari banyaknya kasus bencana gempa bumi, sudah saatnya peran pemerintah lebih ditingkatkan. Korban jiwa banyak yang melayang pemerintah tidak seharusnya abai bukan?
Pemerintah seharusnya lebih tanggap bencana, melakukan mitigasi yang tepat untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh gempa bumi.
Dalam segi permasalahan tentang bangunan, pemerintah hanya sekadar menetapkan peraturan standar bangunan SNI tapi realisasinya hanya diserahkan pada masyarakat saja, dan ini bukti real abainya pemerintah.
Beberapa ahli mengatakan bahwa upaya dan solusi yang tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membangun bangunan tahan gempa. Seperti kata Kepala Bidang BMKG Daryono “pelajaran terpenting yang dapat kita ambil bahwa bangunan tahan gempa adalah kunci keselamatan yang paling utama dalam menghadapi gempa bumi sehingga cepat atau lambat harus merealisasikannya jika ingin selamat dari gempa”.
Sejalan dengan pernyataan pakar rekayasa struktur dari Unsoed Yanuar Haryanto, beliau mengatakan bahwa membangun rumah tahan gempa diharapkan dapat menurunkan kerentanan akibat gempa, sehingga kerusakan bangunan akibat gempa tidak sampai mengakibatkan korban jiwa.
Adanya upaya mitigasi gempa bumi dengan membangun bangunan tahan gempa cukup efektif. Namun, sampai saat ini bangunan tahan gempa belum terealisasikan, tergambar jelas bahwa pemerintah abai dalam pencegahan terhadap nyawa masyarakat akibat resiko dari adanya bencana gempa bumi.
Khilafah: Perisai Kemaslahatan Umat
Pemerintah bukan hanya sekadar memerintah, pemimpin bukan hanya sekedar memimpin, tapi juga melindungi rakyatnya baik dari segi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
Terutama dalam masalah yang dapat membahayakan nyawa rakyat sudah semestinya pemimpin menjadi garda terdepan dalam melindungi rakyat.
Namun, sayang harapan ini seperti menanti mentari di malam hari. Banyaknya saran dari para ahli dalam pencegahan bencana gempa yaitu adanya perencanaan dan pembangunan bangunan tahan gempa hanya sekadar angin lalu dan tidak terealisasikan. Walaupun korban jiwa melayang.
Beginilah watak asli rezim kapitalis, prihatin terhadap kondisi korporasi tapi lalai terhadap kondisi rakyat yang tidak punya duit. Keselamatan rakyat bukanlah suatu yang diprioritaskan, melainkan asas manfaat yang selalu diutamakan, selama kamu menguntungkan posisiku kamu ku lindungi, begitu narasinya.
Berbeda dengan pemerintahan Islam, yaitu Khilafah. Terbukti dalam sejarah bahwa Pemerintahan Islam sangat melindungi keselamatan setiap rakyat atas dasar ketakwaan kepada Allah bukan hanya sekedar manfaat. Pemimpinnya sadar bahwa setiap apa yang terjadi pada rakyatnya maka itu adalah tanggung jawabnya.
Sebagaimana dalam Hadist dari Al-Bukhori, Rasul bersabda yang artinya “Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya”.
Oleh karena itu, setiap pemimpin harus bertanggung jawab terhadap nyawa dan diri rakyatnya. Sehingga Pemimpin pemerintahan Islam sangat berhati-hati dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemimpin terlebih dalam mengupayakan perlindungan setiap jiwa dan diri rakyatnya.
Tidak dapat dipungkiri tercatat dalam sejarah, Khilafah dalam menyelenggarakan kemaslahatan umat memang benar mencapai puncak yang sangat baik. Mulai dari terjaminnya sandang, pangan, papan, pendidikan juga kesehatan bagi rakyat.
Terkait dengan papan, dalam pembangunan pemukiman penduduk dan perkotaanpun terjamin. Salah satu bukti bahwa Khilafah juga sangat memperhatikan pemukiman umat yaitu pada keKhalifahan Turki Utsmani.
Pada saat kepemimpinan Sultan Ahmed, beliau memiliki seorang arsitek hebat yang menerapkan kebijakan pembangunan bangunan tahan gempa untuk menangkal gempa.
Beliau adalah Sinan, arsitek utama keKhalifahan Turki yang telah merancang dan membangun 477 bangunan selama karirnya. Karyanya yang paling terkenal adalah Masjid Selimiye di Edirne yang memiliki menara yang paling tinggi dan tahan gempa.
Khilafah dalam membangun suatu bangunan bukan hanya mengedepankan nilai estetika bangunan akan tetapi lebih mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Bukan pula hanya menggapai dukungan dan cari perhatian pada masyarakat akan tetapi semata-mata hanya ingin menggapai ridho Allah.
Sehingga sangat jelas perbedaan penanggulangan dan pencegahan bencana oleh rezim kapitalis dengan Khilafah. Sangat jelas Khilafah lebih mengutamakan keselamatan masyarakat namun tetap berada pada jalur Syariah. Khilafah adalah Perisai keselamatan umat.
Penulis adalah aktivis muslimah