Bebas

Dinas PUPR Bolmut Paparkan Pedoman Pekerjaan Konstruksi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bolmut, Rudini S. Masuara. Foto: Istimewa

Abstrak.id – Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan adalah yang utama dalam setiap proyek pembangunan.

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Surat Edaran Bupati Bolmut Nomor:600/250/Setdakab.DPUPR.

Kepala Dinas PUPR Bolmut Rudini Masuara menyampaikan beberapa hal mengenai pedoman pekerjaan konstruksi tersebut.

“Jadi, pekerjaan itu meliputi keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan,” ucapnya kepada wartawan abstrak.id, Kamis, 9 Juni 2022.

Rudini mengungkapkan penjelasan itu didasarkan pada Poin 9, Pasal I, Bab I UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam pasal itu juga, dijelaskan perihal standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan pekerjaan. Oleh karena itu, kata Rudini, setiap pelaksana pekerjaan wajib mempelajari dan mewujudkan amanah undang-undang tersebut.

Dalam menjalankan UU itu, ada beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Bagi Pemerintah Bolmut, berwenang dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota.

“Itu dalam Pasal 8 Bagian kedua. Wewenang kita juga masuk pada penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar. Berikutnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi,” tuturnya.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, penyedia jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas beberapa hal.

Pertama, hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan. Kedua, rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.

Ketiga, pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. Keempat,
penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi. Kelima, hasil layanan jasa konstruksi.

Rudini Masuari mengungkapkan hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan juga meliputi beberapa hal.

“Harus diperhatikan juga mengenai standar mutu bahan, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta prosedur pelaksanaan. Kemudian standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasi, dan pemeliharaan,” jelas Kadis.

Selain itu, kata Rudini, mesti juga mempertimbangkan pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang terakhir adalah standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

(Aden/Abstrak)

Bebas
Bebas Bebas