Abstrak.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo berkomitmen untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy, terkait penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten II Setda Kota Gorontalo, Effendy Rauf, setelah mengikuti rapat koordinasi regional IV Sulawesi secara virtual pada Kamis (8/8/2024).
“Kami siap menindaklanjuti instruksi dari Pak Menteri yang disampaikan pada Rakor regional tadi,” ujar Effendy.
Instruksi dari Menko PMK dalam rapat tersebut mencakup pembaruan daftar penerima bantuan Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
“Sesuai arahan Pak Menko, kami akan terus memperbarui daftar penerima bantuan PPKE dan melibatkan masyarakat dalam verifikasi serta validasi data kemiskinan ekstrem melalui Musyawarah Kelurahan,” lanjut Effendy.
Effendy menegaskan, Pemerintah Kota Gorontalo akan terus berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati angka 0%, sejalan dengan target nasional.
Upaya yang dilakukan meliputi dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), optimalisasi peran masyarakat dan TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kolaborasi multipihak.
“Kami juga akan meminimalkan tumpang tindih bantuan bagi keluarga penerima manfaat,” tambahnya.
Effendy berharap agar Kemenko PMK dapat merumuskan kebijakan yang menyentuh akar masalah kemiskinan, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan.
Ia juga meminta peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk program-program penanggulangan kemiskinan, termasuk pembangunan infrastruktur dasar, aksesibilitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang mendukung UMKM.
Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya pimpinan daerah di Regional IV Sulawesi dalam menangani kemiskinan ekstrem.
“Saya mengapresiasi kinerja jajaran pimpinan daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data BPS Maret 2024, kemiskinan ekstrem berada di posisi 0,83 persen. Ini adalah hasil kerja keras dari para pimpinan daerah, masyarakat, kementerian, dan lembaga,” ungkap Muhadjir.
Muhadjir menekankan pentingnya perhatian pada data sasaran dan verifikasi berkala untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen sesuai arahan presiden.
“Salah satu kelemahan yang perlu diperhatikan adalah data sasaran yang masih mengandung exclusion error dan inclusion error, yang merupakan kendala utama dalam intervensi kebijakan,” pungkasnya. (Ramlan/Abstrak).
