Sejumlah Warga Minta Kejaksaan Usut Pengelolaan DD di Komus Dua

  • Bagikan

Abstrak.id – Kisruh pengelolaan Dana Desa (DD) di Komus Dua terus mendapat sorotan warga setempat, bahkan kali ini sejumlah warga meminta pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) untuk mengusutnya.

Hal ini terungkap, saat sejumlah masyarakat Komus Dua yang ditemui awak media peda Rabu (25/08/2021) mengemukakan keluhannya terkait adanya kejanggalan dalam pengelolaan Dana Desa di Komus Dua.

“Kitorang ini heran, amper tiap tahun ada anggaran miliyaran tapi depe kemajuan desa tidak dapa lia (Kami ini heran, hampir setiap tahun anggaran untuk Dana Desa di Komus Dua bernilai Miliyaran Rupiah, tapi kemajuan Desanya tidak terlihat, red), Jadi kita berencana untuk melaporkan hal ini ke kejaksaan,” ungkap Hendrik Marinu (51) warga Dusun 3, Desa Komus Dua .

Kepada Media ini, Hendrik menuturkan kejanggalan ataupun penyelewengan upah untuk pekerjaan Jamban saja tidak hanya terjadi pada tahun 2018 dan 2019 tapi juga tahun 2020.

“Jadi, kalau tahun 2020 itu anggaran jamban senilai Rp 404 jutaan untuk 24 unit dengan upah kerja sebesar Rp 4 Juta. Padahal kalau mengacu pada aturan yang ada, upah pekerja sebesar 30 persen dari nilai anggaran, jadi seharusnya upah pekerja sejumlah Rp 121 Jutaan atau setara Rp 5 Jutaan per unitnya,” ucap Hendrik saat ditemui seusai menerima sisa pembayaran upah Tukang untuk pekerjaan jamban tahun 2018 di Polres Bolmut.

Tak hanya itu, bahkan menurutnya beberapa kejanggalan lain juga terjadi pada pekerjaan lain seperti pada pelaksanaan pembuatan Talut tahun 2019 dengan anggaran Rp 168 jutaan.

“Pada pekerjaan talut saja, upah kerja sesuai draf (Hasil Print Out Laporan Kegiatan Dana Desa Tahun 2019) itu sebesar Rp 49 jutaan sedangkan yang diserahkan ke Tukangnya hanya Rp 20 jutaan saja,” tuturnya.

Selain Hendrik, warga lainnya yang juga menyoroti berbagai pekerjaan yang dilaksanakan yakni Auri Kakunsi. Dirinya mengungkapkan beberapa pekerjaan yang juga perlu disoroti pihak Kepolisian maupun Kejaksaan yakni pembuatan Sarana dan Prasarana Olahraga tahun 2018 yang menelan anggaran Rp 380 Jutaan dan Pembangunan Jalan Tani 2019 sebesar Rp 279 Jutaan.

“Jadi untuk kedua pekerjaan itu kami nilai ada ketidak sesuaian pengelolaannya sesuai aturan yang ada. Untuk pekerjaaan sarana dan prasarana Olahraga saja itu hasilnya hanya sebuah lapangan Olahraga tanpa gawang dan dengan kondisi yang tak bisa digunakan,” ungkap Auri warga dusun 2, Desa Komus Dua.

Sementra itu pihak TPK tahun 2018, Yusak Balasasa menyampaikan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Olahraga, dirinya tidak mengetahui banyak sebab ia hanya sekedar menandatangani pekerjaan itu ketika selesai.

“kalau pekerjaan lapangan itu saya tidak tahu banyak, karna saya cuma tanda tangan ketika pekerjaan itu selesai karena pekerjaan itu dipihak ketigakan. Anggarannya saja langsung ditransfer ke pihak ketiga,” ungkap yahya saat ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.

Terpisah Kejaksaan Negeri Bolmut, melalui Kasi Intel Bayu, S.H. menjelaskan terkait keluhan masyarakat Komus Dua, pihaknya membuka diri sebesar-besarnya untuk menerima laporan tersebut.

“Ya, kalau memang ada masyarakat yang mau melapor soal penggunaan DD di Desanya, kami akan menerima asalkan pelaporannya dimasukkan secara tertulis sesuai uu yang berlaku di sertai bukti-bukti yang dimiliki, nannti akan kita proses,” ungkapnya Rabu (25/08/2021).

(Zhandy/Abstrak)

  • Bagikan
Bebas
%d blogger menyukai ini: