Wajah Buruk Demokrasi di Media Sosial

  • Bagikan
Wajah Buruk Demokrasi

Realitas hari-hari ini mengajak kita jalan-jalan kembali ke  Era Yunani, ketika ketiga filsuf yang sebut sebagai “the gang of three” yakni Socrates, Plato dan Aristoteles. Mendiskusikan mengenai bentuk Negara yang ideal, singkatnya bagi mereka, demokrasi sangat tidak ideal untuk dijadikan sebagai bentuk pemerintahan.

Sebab bagi Socrates yang dinarasikan oleh plato dalam “The Republic” buku IV, Socrates menerangakn kepada seorang tokoh imajinasi nya plato yang bernama Adeimantus. Socrates menganalogikan masyarakat ibarat sebuah kapal, “kalau Anda sedang bepergian naik kapal, siapa yang menurut Anda paling ideal untuk memimpin kapal, siapa saja boleh atau orang-orang yang berpendidikan dalam menghadapi aturan dan kerumitan perjalanan laut? Tanya Socrates, “tentu saja yang kedua”, jawab adeimatus.

Secara implisit Socrates ingin mengatakan bahwa harapan adeimatus dipimpin oleh seorang yang berkompeten tidak dapat terwujud dalam sistem demokrasi, sebab siapa saja boleh, karena dalam demokrasi yang menentukan seseorang menjadi pemimpin bukanlah orang yang berkompeten, namun melalui suara orang banyak. Sialnya, suara petani dan suara seorang filsuf diaggap sama dalam sistem demokrasi, menurut Socrates.

Pada akhirnya negara demokrasi akan berjalan menuju lembah kematian yakni mobokrasi. Tentunya kita sadari bahwa kondisi yang dialami para filsuf saat itu tidak sekompleks masalah yang dihadapi saat ini, begitu juga dengan system demokrasi yang dipahami saat itu tidak secanggih demokrasi modern saat ini, namun pada esensinya tetaplah sama yakni suara orang banyak menempati posisi yang penting.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan ruh demokrasi, dalam menyampaikan pendapat status pendidikan serta kapasistas keilmuan seseorang tak lagi menjadi batasan dalam berpendapat, dalam pengertian lain seorang yang tak memiliki ilmu tentang kedokteran pun dapat mengomentari masalah kesehatan. Hal ini juga merupakan efek dari demokrasi.

Menurut penulis, kemungkinan besar hal ini jugalah yang menjadi titik pijakan dari buku Matinya Kepakaran ( The Death of Expertise ) yang ditulis oleh Tom Nichols.

Demokrasi di Era Teknologi

Ketakutan yang diproyeksikan para filsuf ribuan tahun lalu sudah mulai dirasakan hari ini, di era teknologi saat ini, dimana media social sudah menjadi Ruang Public baru, jikalau dulu di era yunani, orang yang ingin berpendapat di depan orang banyak maka dia harus berorasi di pusat kota atena atau di pasar-pasar, kemudian di era 60 an sampai 2000 an awal, orang hanya dapat berpendapat hanya melalui media Koran, dan hanya orag-orang yang memiliki kemmapuan menulis yang baik saja yang dapat dimuat tulisannya, sebab prosesnya sangat selektif.

Namun di era sekarang ini, dengan beragam nya platform digital seperti instagram, facebook, youtube dll. dimana Semua orang dapat mengakses nya. Hal ini tentunya membawa dampak positif serta negative.

Perkembangan ini juga berpengaruh juga bagi iklim demokrasi di Indonesia dan juga dunia Global secara Umum.

Dalam konteks kebebasan berpendapat di era teknologi, semua orang sudah punya akses internet, artinya siapa saja dapat memberikan pendapat apapun itu melalui media yang ada, jikalau dulu melalui media Koran, sangat terbatas artinya hanya segelintir orang yang dapat dimuat tulisanya di Koran, segelintir ini ialah orang-orang yang mempunyayi kemampuan menulis dan memiliki pengetahuan di satu bidang tertentu.

Namun saat ini siapa saja dapat mengupload tulisan di berbagai media social, hal itu tanpa melalui proses seleksi seperti di media Koran digital maupun konvensional.

Maka tak heran jika banyak ditemukan ada seorang ahli yang dikritik bahkan dicaci maki oleh seorang anak smp yang pada dasarnya tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang bidang tersebut. inilah konsekuensi dari system demokrasi, bahkan jika ingin lebih radikal lagi, menurut martin suryajay dalam salah satu videonya di youtube, dia mengatakan bahwa dalam system demokrasi “kebodohan adalah Hak”.

Akibatnya?

Hal ini mengakibatkan menurunya kualitas demokrasi, sebab kritik yang dilontarkan didasari dengan ilmu yang memadai, serta objek yang dikritiknya pun tidak dilandasi dengan pengetahuan yang komprehensif dan ketidakmampuan melihat permasalahan yang ada secara Holistik.

Ketidaktahuan, pada akhirnya membuat orang-orang tersebut hanya dapat melayangkan komentar-komentar yang berisikan kata-kata kasar, tanpa data, tanpa ilmu dan juga tanpa memberikan solusi yang konstruktif. Sebab menurut penulis solusi hanya dapat diberikan melalui kemampuan seseorang dalam memahami kompleksitas masalah yang ada.

Hal ini kemudian memperlemah Partisipasi masyarakat di dalam ruang public, bagi Habermas kualitas yang terdapat di ruang public sangat menentukan kualitas dari kebijakan pemerintah. Sebab Ruang Publik itu memungkinkan para warga Negara untuk bebas menyatakan sikap mereka, namun yang perlu di garis bawahi bahwa kondisi tersebut disyaratkan dengan kekuatan argumentasi, dan lagi-lagi argumentasi yang berisi hanya dapat diperoleh melalui kualitas literasi di masyarakat.

Dampak nya ialah pertama, Melemahnya Fungsi Kontrol masyarakat terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah serta menurunya aspirasi argumentaif. Kedua, Merebaknya Hoax, tingkat literasi dapat menentukan seberapa banyak hoax yang beredar, sederhananya Hoax disebabkan oleh ketidakmauan orang untuk membaca secara utuh suatu informasi dan ketidakmauaan orang untuk melakukan pengecekan dengan mencari informasi yang sama dari sumber berita lainnya.

Fenomena baru di Era Teknologi saat ini, bahwa orang dapat dengan mudah percaya sesuatu hal yang dibagikan seseorang di media sosial hanya melihat dari banyaknya followers / pengikut di social media, tanpa melihat latar belakang keilmuan orang tersebut.

Ruang maya sebagai Bagian dari Ruang publik Tak lagi di isi dengan komunikasi antar warga Negara secara argumentatif tentang sebuah masalah. Menurut habermas Ruang Publik harusnya menjadi tempat para warga Negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskurisif (Hardiman, 2009:133).

Inilah wajah buruk demokrasi di media sosial yang kita pandangi setiap harinya, popularitas dianggap sebagai tolak ukur kualitas, Jari-Jari jempol diamputasi dan berpisah dari anggota tubuh lainnya sehingga tak ada lagi koneksitas antara akal dan jempol.

Penulis/qureta: Ramdani Husein Renngur

  • Bagikan
Bebas