Ketum PB PPMIBU Angkat Bicara terkait Dugaan Pelanggaran Ilegal Logging yang Melibatkan Pimpinan DPRD Bolmut

  • Bagikan
Pencurian

Abstrak.id – Dugaan pelanggaran ilegal logging yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kini menjadi sorotan mahasiswa.

Hal ini seperti yang disampaikan Ketua Umum (PB) Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PPMIBU) Seprianto Humagi, Minggu, 4 Juli 2021.

Menurut Seprianto, aparat penegak hukum mesti secepatnya memproses dugaan kasus tersebut. Jika tidak ada unsur pelanggaran, penegak hukum juga diminta untuk menghentikan kasus itu.

Namun demikian, apabila terdapat pelanggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku, Seprianto meminta penegak hukum dapat terus memproses dugaan pelanggaran illegal logging tersebut.

“Jangan sampai karena diduga ada oknum pejabat daerah, ini bisa menghambat jalannya proses pemerintahan yang ada di daerah. Sebaliknya juga demikian. Kalau tidak ada pelanggaran berdasarkan penyelidikan yang dilakukan, segera hentikan kasus itu,” tegas Fri, sapaan akrab Seprianto.

Fri mengungkapkan pihaknya menyoroti hal ini karena jangan sampai masyarakat menjadi hilang kepercayaannya kepada pejabat publik maupun penegak hukum.

Dia tidak menginginkan perbuatan satu orang dapat memperlambat jalannya pemerintahan, misalnya, dalam pembahasan anggaran daerah maupun tugas yang mesti menjadi tanggung jawab pejabat.

Kepada penegak hukum dia berharap agar segera menemukan titik terang mengenai pelanggaran ilegal logging yang diduga melibatkan salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut itu.

“Intinya diproses sesuai hukum yang berlaku. Kan, sudah ada laporan. Jika ada unsur, diproses, ditahan, tetapi jika tidak, penegak hukum juga mesti profesional, hentikan kasus itu,” tegas Fri.

Diberitakan sebelumnya, salah satu oknum pimpinan DPRD Bolmut diduga melakukan pelanggaran illegal logging.

Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Kesatuan Pengelolaan Hutan 1 (KPH) Wilayah Bolmong-Bolmut telah merampungkan pemberkasan terkait dugaan kasus Ilegal logging dan ilegal mining itu.

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, terdapat kurang lebih 20 pelaku ilegal logging dan ilegal mining. Dari 20 pelaku tersebut diduga ada salah satu pimpinan DPRD Bolmut.

Dugaan ini juga dibenarkan Penyidik Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  Wilayah I Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Arfan Makalunsenge saat dikonfirmasi pada Senin, 28 Juni 2021.

Menurutnya, dugaan pelanggaran illegal logging tersebut terjadi di Gunung Nunuka, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolmut.

Dugaan kasus penguasaan lahan pada kawasan hutan lindung itu juga telah dilaporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Bolmut.

Arfan Makalunsenge mengungkapkan pihaknya telah menurunkan personel ke lokasi yang dimaksud untuk menindaklanjuti laporan LSM tersebut.

“Kami sebagai instiansi teknis yang membidangi tidak melihat apakah yang bersangkutan adalah masyarakat biasa atau pejabat. Namanya sudah masuk dalam kawasan hutan lindung, kami wajib melaksanakan tupoksi yang telah diamanatkan undang-undang,” tegas Arfan.

Dirinya menuturkan saat ini kasus tersebut sudah sampai tahap pulbaket dan selanjutnya akan dilakukan gelar perkara.

“Kalau kami tidak bertindak, maka kami yang akan terkena dampaknya yaitu pembiaran dengan ancaman minimal hukuman satu tahun penjara,“ ungkapnya.

Arfan Makalunsenge menjelaskan proses tahapannya hingga saat ini Pulbaket sudah dilakukan pengkajian yang selanjutnya akan dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. Setelah Pulbaket, kata dia, nantinya akan dilaksanakan gelar perkara.

“Setelah itu, kami akan menentukan status seseorang dari mungkin tadinya cuma terlapor, atau saksi, atau bahkan naik tingkat menjadi tersangka. Tergantung kalau memang unsur pidananya ada, maka kami akan tindak lanjuti,” tuturnya.

Pada prosesnya, ungkap Arfan, pihaknya akan berhati-hati dan tidak bisa untuk terburu-buru karena hal itu berkaitan dengan status seseorang. Pihaknya juga akan memanggil sejumlah orang terkait dalam dugaan kasus tersebut.

“Sangat tidak adil kalau kami hanya memanggil satu orang saja, karena penguasaan lahan ini bukan hanya dilakukan satu orang, tetapi ada oknum msayarakat juga yang diduga membuka lahan perkebunan,” pungkasnya.

Sementara itu, oknum pimpinan DPRD Bolmut yang dimaksud membantah tudingan atas dugaan penguasaan Hutan Lindung di Desa Nunuka, Kecamatan Bolangitang Timur yang dalam laporan LSM melibatkan dirinya.

Menurutnya, tidak ada sejengkal tanah pun yang dirusak atau diperjualbelikan pada kawasan hutan lindung tersebut.

“Saya perlu mengklarifikasi hal ini karena ini terkait citra diri saya sebagai pejabat publik, bahwa tidak ada sejengkal pun tanah yang saya rusak maupun diperjualbelikan pada hutan tersebut,” ungkapnya.

(RA-02/Abstrak)

  • Bagikan
Bebas