Abstrak.id – Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Gorontalo yang digelar di Grand Quality Hotel Gorontalo.
Rapat tersebut membahas isu-isu strategis terkait permodalan dan potensi ekonomi daerah dan dihadiri oleh perwakilan perbankan, pendamping petani, serta pimpinan Cabang Bank SulutGo Marisa, Hasan Hamid, Staf Ahli Bupati Bahari Gobel, Sekretaris Dinas Pertanian Pohuwato Merywati Maku, dan Kepala Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Bappeda Pohuwato Husain Ingo.
Dalam kesempatan itu, Wabup Suharsi menekankan perlunya akses permodalan yang lebih baik untuk petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian.
Ia mengingatkan bahwa akses ke permodalan perbankan yang layak sangat penting untuk menghindari praktik tengkulak yang merugikan.
“Akses permodalan yang baik akan memungkinkan petani untuk memperoleh modal yang layak, sehingga usaha mereka dapat berkembang dan mandiri,” ujarnya.
Suharsi juga menyoroti pentingnya sosialisasi tentang akses permodalan agar lebih mudah dijangkau oleh petani dan pelaku usaha, dengan proses pengurusan yang tidak birokratis.
“Kami ingin mempermudah, bukan menyulitkan. Dengan adanya perbankan dan pendamping petani di sini, semoga ini bisa terealisasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wabup Suharsi mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran bantuan online yang sering berujung pada penipuan dan memilih sumber permodalan yang legal dan terpercaya dari lembaga resmi.
Suharsi juga menggarisbawahi potensi besar Kabupaten Pohuwato dalam sektor sumber daya alam dan investasi. Ia menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan perbankan untuk memajukan perekonomian daerah.
“Potensi Pohuwato luar biasa, terutama di bidang sumber daya alam dan investasi. Harapannya, sinergi ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Merywati Maku mengungkapkan bahwa meskipun sektor pertanian memiliki potensi besar, akses keuangan bagi petani masih rendah, dengan akses pertanian sebesar 37,25 persen dan akses ke permodalan hanya 4,23 persen.
Ia menekankan pentingnya peran perbankan dalam menyosialisasikan program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.
Merywati berharap perusahaan-perusahaan agronomi dapat berperan aktif dalam menstabilkan harga pangan untuk melindungi petani dari ketidakpastian harga.
“Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan perusahaan agronomi diharapkan dapat mengatasi masalah ini dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha di Pohuwato,” pungkasnya. (Ramlan/Abstrak).