Bebas
Daerah  

APRI Pohuwato Minta Pemprov- Pemda Sosialisasikan WPR dan Syarat IPR

Abstrak.id – Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Pohuwato, Limonu Hippy meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah daerah (Pemda) agar mensosialisasikan adanya wilayah pertambangan rakyat (WPR)di Pohuwato.

Diketahui Wilayah Pertambangan (WP) untuk Provinsi Gorontalo yang didalamnya ada Wilayah Pertambanagan Rakyat (WPR) telah ditetapkan pemerintah melalui kementerian ESDM melalui Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI nomor 98.K/MB.01/MEM.B/2022, tertanggal 21 April 2022.

“Sebagai ketua APRI, kami meminta pemerintah mensosialisasikan wilayah mana saja yang menjadi wilayah pertambangan rakyat agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,  sehingga masyarakat tau mana lokasi WPR dan tidak,” ujar Limonu Hippy, Selasa (21/6/2022).

Tak hanya itu, selain mensosialisasikan wilayah pertambangan rakyat, kata Limonu, Pemerintah juga turut mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan ijin pertambangan rakyat (IPR).

Menurutnya, titik atau blok WPR dan tata cara pengelolaannya penting disosialisasikan ke masyarakat guna memudahkan pemahaman masyarakat dan meminimalisir konflik dilapangan.

“Kemudian Pemprov maupun daerah dalam hal ini Dinas terkait diminta untuk mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan persyaratan untuk mendapatkan IPR,” katanya.

Kata Limonu, WPR telah lama dinantikan oleh masyarakat Pohuwato. Dengan surat keputusan menteri ESDM tentang adanya WPR di Gorontalo tersebut diharapkan mendapat perhatian dan pengawalan serius oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut dirinya menyinggung soal keberadaan perusahaan pertambangan di Pohuwato khususnya PT GSM. Ia berharap perusahaan tersebut membuat batas-batas kawasan wilayah pertambangan yang jelas.

Oleh karena itu, melalui pemerintah provinsi, pihaknya pun mendesak agar perusahaan membuat tapal batas wilayah konsesi kontrak karya milik PT GSM, agar jelas bagi masyarakat mana sebenarnya wilayah konsesi KK milik PT. GSM itu, supaya tidak simpang siur asumsi masyarakat terhadap batas-batas tersebut.

“Selama tidak ada tapal batas wilayah izin Kontrak Karya milik GSM tersebut, maka diharapkan kepada perusahaan untuk tidak tergesa-gesa merelokasi penambang lokal didalamnya. Sebab bisa jadi yang dikelola oleh masyarakat penambang lokal saat ini, bukan termasuk wilayah perizinan mereka,” pungkasnya. (Ramlan/Abstrak).

Bebas
Bebas Bebas