Abstrak.id – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, menghadiri acara penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Senin (8/7/2024).
Acara bertema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas” dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, di Jakarta Convention Center.
Ketua BPK RI, Dr.Isma Yatun, CSFA., CFrA, memaparkan hasil pemeriksaan yang mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang baik.
Tema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas” menegaskan pentingnya manajemen keuangan yang efektif untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan memastikan setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga mengapresiasi kerja keras BPK dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara.
Bupati Saipul Mbuinga mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja BPK, khususnya kepada BPK RI Perwakilan Gorontalo atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pohuwato.
Ia menegaskan komitmen untuk mengikuti rekomendasi BPK guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerahnya.
Ketua DPRD, Nasir Giasi, S.Pd., M.Si, menyatakan kesiapannya untuk mengawasi implementasi rekomendasi BPK di Pohuwato serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan dalam pengelolaan keuangan yang baik.
Ia yakin bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mewujudkan keuangan negara yang sehat dan kuat.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara, termasuk gubernur, wali kota, dan bupati dari berbagai daerah di Indonesia, yang sepakat bahwa pengelolaan keuangan yang baik adalah kunci pembangunan berkelanjutan dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Bupati Pohuwato dan Ketua DPRD didampingi oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Inspektur Daerah Muslimin Nento, Kepala BKPSDM, Supratman Nento, serta Kepala Bagian Hukum, Owin Mohi. (Ramlan/Abstrak).
