Menu Tutup

Penunjukan Beni Nento Sebagai Ketua DPRD Pohuwato Sudah Final

Abstrak.id – Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar mengenai pengisian jabatan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tengah ramai diperbincangkan.

Dalam pengisian jabatan Ketua DPRD Pohuwato, DPP menunjuk Beni Nento, meski sebelumnya terdapat beberapa nama calon yang diusulkan oleh DPD I Provinsi Gorontalo.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Gorontalo, Romatun Alamri, menjelaskan bahwa penunjukan pimpinan DPRD definitif dilakukan berdasarkan usulan berjenjang.

Usulan tersebut dimulai dari DPD II di tingkat Kabupaten/Kota, kemudian diteruskan ke DPD I Provinsi Gorontalo, dan akhirnya diserahkan ke DPP.

Romatun menjelaskan, untuk jabatan Ketua DPRD Pohuwato, DPD I menerima lima nama calon, termasuk Ketua DPD II Nasir Giasi, politisi muda Iqram Bhari Akbar Baderan, serta Beni Nento.

Nama-nama tersebut kemudian disertai dokumen administrasi dan diajukan ke DPP.

“Prosesnya berjalan normal. Ada lima nama yang diusulkan oleh DPD II. DPD I membuat matriks, mengirimkan ke DPP, dan keputusan pimpinan definitif DPRD adalah wewenang DPP. Surat keputusan dari DPP sudah diterima DPD I dan dibuka kemarin sore. Kami telah menyampaikan keputusan tersebut ke DPD II masing-masing,” ujar Romatun.

Menanggapi pertanyaan mengenai Ketua DPD II Golkar Pohuwato yang tidak terpilih sebagai Ketua DPRD, Romatun menegaskan bahwa DPD I hanya melaksanakan tugas administratif terkait usulan. Keputusan akhir sepenuhnya merupakan hak prerogatif DPP.

“Partai ini milik DPP Golkar. Tugas kami di daerah adalah mengikuti dan melaksanakan keputusan DPP. Sebagai kader yang loyal dan patuh terhadap keputusan partai, kami menerima bahwa putusan DPP adalah final dan mengikat,” tegas Romatun.

Romatun juga meyakini bahwa keputusan DPP tidak akan memicu polemik internal di tubuh Golkar, khususnya di Pohuwato. Menurutnya, setiap kader Golkar yang berkompeten pasti memahami mekanisme dan keputusan partai.

“Tidak akan ada gesekan. Kader yang memiliki kualitas pasti memahami bahwa keputusan DPP itu final dan mengikat. Hanya kader yang tidak mengerti yang mungkin akan berbeda pendapat. Kami yakin tidak akan ada perpecahan, karena ini adalah dinamika yang biasa terjadi dalam partai,” pungkasnya. (Ramlan/Abstrak).