Abstrak.id – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan anggaran infrastruktur yang bersumber dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Pohuwato.
Dalam forum resmi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ia menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan yang nilainya mencapai Rp190,5 miliar.
Didampingi Kepala Dinas PUPR Pohuwato, Ir. Risdiyanto Mokodompit, ST., MT., Bupati Saipul memaparkan usulan tersebut di hadapan Menteri PUPR RI, Ir. Dodi Hanggodo, MPE, serta jajaran Dirjen Bina Marga, Dirjen SDA, dan Dirjen Cipta Karya, Kamis (8/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari pertemuan resmi para bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo yang dipimpin Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail.
Salah satu fokus utama usulan Bupati adalah pembangunan Kantor Bupati Pohuwato senilai Rp40 miliar.
“Pembangunan kantor ini menjadi prioritas karena menyangkut peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan infrastruktur pemerintahan,” tegas Saipul.
Selain itu, Bupati juga memperjuangkan pengembalian anggaran DAK 2025 bidang jalan senilai Rp43,5 miliar yang sebelumnya terkena kebijakan efisiensi.
Dana tersebut direncanakan untuk perbaikan beberapa ruas jalan rusak berat, yakni Teratai–Bulangita, Telaga–Dambalo, Telaga 4, dan Telaga Biru–Dambalo.
“Anggaran ini sebenarnya telah disahkan dalam APBD 2025, namun masih dibintangi karena kebijakan efisiensi dari pusat. Ini yang kami perjuangkan untuk dibuka kembali,” jelasnya.
Tak berhenti di situ, Bupati juga mengusulkan kembali dana Inpres Jalan Desa (IJD) sebesar Rp67 miliar yang sempat direfocusing tahun lalu.
Dana itu diperuntukkan bagi peningkatan ruas jalan Molamahu–Hutamoputi dan Ayula–Iloheluma.
Ia juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan Jembatan Panca Karsa I–Sandalan yang kini tidak bisa dilalui warga, memaksa mereka menggunakan perahu rakit untuk mengangkut hasil pertanian.
“DED untuk jembatan itu sudah ada sejak 2019 dengan estimasi biaya Rp26,5 miliar. Kondisinya kini sangat memprihatinkan dan mendesak untuk dibangun ulang,” tambah Bupati.
Di akhir pertemuan, Menteri PU menyatakan akan menindaklanjuti seluruh usulan dari kepala daerah se- Gorontalo melalui masing-masing direktorat teknis sesuai bidangnya.
Diharapkan, melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan DPR RI, blokir anggaran dapat dibuka dan seluruh usulan pembangunan bisa diakomodir pada tahun anggaran 2025.(Ramlan/Abstrak).