Abstrak.id – Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (APREBI) menegaskan bahwa investasi dalam industri biomassa di Gorontalo dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan stunting.
Namun, terdapat sejumlah isu yang menghambat perkembangan sektor ini, yang memerlukan komunikasi lebih baik antara perusahaan biomassa, masyarakat, dan pemerhati lingkungan.
Sekretaris Jenderal APREBI, Dikki Akhmar, dalam Forum Group Discussion Nasional di Gorontalo, mengungkapkan bahwa pemerintah meminta asosiasi untuk menjalin dialog dengan masyarakat terkait isu-isu yang menghalangi pembangunan industri biomassa di daerah tersebut.
Dikki menambahkan, industri ini dianggap sebagai salah satu solusi bagi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan stunting, meskipun ada kekhawatiran dari beberapa organisasi lingkungan mengenai dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
“APREBI berkomitmen untuk mengharmonisasikan isu ini melalui FGD dengan tema ‘Membangun Gorontalo dengan Menjaga Etika Lingkungan,’” ujarnya.
Dalam acara tersebut, para ahli dan perwakilan pemerintah akan menjelaskan tentang pengelolaan hutan yang bertanggung jawab oleh perusahaan biomassa.
Industri biomassa di Gorontalo membutuhkan investasi lebih dari Rp 2 triliun, sehingga penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan keberlanjutan bisnisnya yang berhubungan dengan perlindungan sosial dan ekosistem.
Dikki juga menjelaskan kontribusi positif dari industri biomassa, dengan contoh PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang telah menyerap 1.064 tenaga kerja, di mana 80% di antaranya adalah warga lokal.
Perusahaan ini juga telah menyumbangkan lebih dari Rp 40 miliar dalam pajak, dengan sebagian besar disalurkan ke pemerintah daerah.
Direktur Operasional PT BJA, Burhanuddin, menambahkan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan mitranya telah mencapai lebih dari Rp 1,7 triliun, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara.
Dari sisi regulasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (KLHK) memastikan bahwa pelaku usaha di sektor kehutanan telah memenuhi standar legalitas dan keberlanjutan, menjamin bahwa praktik mereka tidak merusak lingkungan.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan bagi investor di Gorontalo, yang merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia.
Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Gorontalo diharapkan dapat bersaing dengan provinsi lain melalui pengelolaan yang baik.
Dalam acara yang sama, Gubernur Gorontalo menyatakan bahwa tanpa investasi swasta, pembangunan daerah akan terhambat, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan angka stunting di wilayah pedesaan.
Dengan potensi produksi wood pellet yang besar, Gorontalo berupaya menarik perhatian pasar internasional, terutama Jepang dan Korea Selatan, guna memperkuat ekonomi lokal. (*).