Abstrak.id – Nasib Tenaga Harian Lepas (THL) di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tak ada kepastian. Pasalnya, memasuki tahun anggaran 2024, puluhan THL sampai dengan hari ini belum ada pemberitahuan untuk panggilan kerja.
“Jangankan ada panggilan, surat pemberitahuan untuk kita diberhentikan kerja saja tidak ada. Kami langsung dikeluarkan dari grup instansi tempat kami bekerja,” ucap salah satu THL di lingkungan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolmut, Senin, 15 Januari 2024.
Dirinya mengungkapkan kurang lebih terdapat 92 THL di Sekretariat DPRD Bolmut. Namun, berdasarkan pengetahuannya, hanya ada 42 THL yang dipanggil kerja pada tahun anggaran 2024.
Ketua PB PPMIBU Febrianto Lombu mengecam dengan keras perihal kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolmut yang tidak berpihak pada putra dan putri daerah.
“Kami minta pemerintah mencarikan jalan keluar mengenai persoalan ini. Sebab, mereka ini adalah putra dan putri daerah. Jangan hanya dibiarkan begitu saja,” tegas Febrianto.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten Bolmut Candi Momouke mengungkapkan jika APBD 2024 diambil untuk membiayai THL tersebut, tidak akan berpengaruh terhadap pembangunan daerah.
Candi menyampaikan Rapat Paripurna APBD Bolmut 2024 salah satunya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan. Namun, jika melihat masalah yang terjadi sekarang, malah berbanding terbalik dengan yang difokuskan.
Sehingganya, Candi menilai pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan serta tidak berpihak kepada putra-putri daerah dan malah menambah pengangguran di Kabupaten Bolmut.
“Sebenarnya ini bukanlah hal yang sulit jika ada keseriusan pemerintah. Namun, kan, sampai hari ini belum ada kejelasan. Hal yang kami bikin jenggkel lagi, mereka, para THL malah langsung dikeluarkan dari grup tanpa ada pemberitahuan resmi,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Bolmut Viktor Nanlessy menjelaskan puluhan THL tersebut belum masuk dalam data base Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Bolmut.
Sehingganya, kata dia, puluhan THL tersebut belum dipanggil kerja karena Sekretariat DPRD Bolmut hanya menyesuaikan dengan data base tersebut.
Ketika ditanya solusi, Viktor menerangkan hal ini harus dibicarakan oleh pimpinan daerah dan DPRD serta BKPP Kabupaten Bolmut.
